KPI Minta Lembaga Penyiaran Gencar Bahas Isu Lingkungan

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Ubaidillah, menekankan pentingnya mengangkat isu lingkungan oleh semua lembaga penyiaran televisi dan radio di Indonesia.

Pesan itu disampaikan Ubaidillah usai menggelar Anugerah KPI 2023 yang bertema Eco Broadcasting. Ubaidillah menjelaskan ajang itu jadi modal awal menyuarakan pentingnya isu lingkungan dalam penyiaran.

“Alhamdulillah sudah selesai [Anugerah KPI 2023]. Tapi isu lingkungan harus tetap berkelanjutan disiarkan oleh lembaga penyiaran televisi dan radio,” ujar Ubaidillah dalam keterangan resmi, Kamis (30/11).

Ubaidillah mengatakan isu lingkungan penting untuk dibahas karena sudah menjadi sorotan global. Ubaid lantas mengatakan semua pihak harus terlibat dalam upaya pembangunan yang mengutamakan inklusivitas demi kesejahteraan masyarakat.

Ubaidillah pun menyambut baik upaya pemerintah dalam menyuarakan isu lingkungan lewat World Climate Action Summit (WCAS) COP28 di Dubai yang dihadiri Presiden RI Joko Widodo.

“Isu lingkungan ini sudah menjadi perhatian global. Upaya pembangunan yang gencar dilakukan mau tidak mau harus melihat faktor ekologis agar berjalan dengan inklusif dan mencapai kesejahteraan masyarakat,” ungkap Ubaidillah.

“Upaya pemerintah sudah dilakukan untuk melakukan konsolidasi global berkenaan dengan pembangunan inklusif. Hari ini, seperti yang dilakukan Presiden Joko Widodo untuk menghadiri World Climate Action Summit (WCAS) COP28 di Dubai,” lanjutnya.

Anugerah KPI 2023 dengan tema Eco Broadcasting kali ini memperlombakan 25 kategori untuk acara televisi dan radio.

Dari 25 kategori yang diperlombakan tersebut, ada enam kategori baru di Anugerah KPI 2023 yakni kategori Iklan Layanan Masyarakat Peduli Lingkungan, Iklan Layanan Masyarakat Peduli Lingkungan Radio, Program Peduli Lingkungan Televisi, Program Peduli Lingkungan Radio, TV Lokal Terbaik, dan kategori KPI Daerah Inovatif dan Kolaboratif.

Penilaian setiap kategori yang dilombakan tidak hanya melibatkan dewan juri dari KPI Pusat, namun juga melibatkan 30 dewan juri lainnya seperti anggota DPR RI, Lembaga Sensor Film (LSF), akademisi, pengamat media, jurnalis senior hingga psikologi klinis.