Korea Selatan Bersiap Perketat Aturan Soal Calo Tiket Konser

Asosiasi Industri Label Rekaman Korea sedang bersiap untuk mengajukan revisi aturan untuk calo tiket konser. Petisi yang sudah mereka ajukan kepada pemerintah pada 19 November berubah jadi petisi publik.

Asosiasi, seperti diberitakan Korea Herald pada Rabu (29/11) mengonfirmasi hal tersebut sehingga pemerintah kini harus mengumpulkan opini publik 30 hari mendatang sebelum memproses petisi dan mengumumkan hasilnya dalam 90 hari.

Dalam petisinya, Ketua Asosiasi Industri Label Rekaman Korea Yoon Dong-hwan menyatakan “calo tiket bersifat kanker bagi masyarakat.”

“Sehingga, seperti Undang-Undang Bisnis Kereta Api, undang-undang harus dibuat untuk menghentikan orang menjual tiket konser ke orang lain dengan jumlah yang melebihi harga pembelian awal.”

Calo tiket disebut sudah ada sejak dahulu, namun fenomena ini telah berkembang baik dalam skala maupun jumlah oknum yang terlibat.

“Seiring dengan meningkatnya calo tiket, penipuan pun meningkat. Tindakan ilegal yang menghancurkan struktur industri dengan mengeksploitasi sentimen penggemar harus dihukum sebagai kejahatan,” ungkap Yoon Dong-hwan.

“Namun di Korea, hal tersebut tidak dapat dihukum bahkan sebagai pelanggaran ringan,” ia menambahkan.

Sebelumnya, Undang-undang Korea Selatan mengenai pelanggaran ringan telah melarang penjualan kembali tiket, termasuk tiket konser, dengan harga mahal di tempat hiburan umum, stadion, dan stasiun transportasi.

Namun, mereka tidak menyoroti penjualan kembali tiket di dunia maya. Sehingga, aksi calo yang terjadi di dunia maya tidak dikenakan sanksi.

“Dengan munculnya program makro, calo tiket menjadi lebih tersistem,” kata Yoon.

Program makro dapat digunakan untuk secara otomatis menyelesaikan proses tiket online berulang yang biasanya memerlukan beberapa langkah, sehingga secara efektif mencegah konsumen biasa membeli tiket.

“Revisi undang-undang kinerja akan membuat pembelian yang dilakukan menggunakan program makro menjadi ilegal mulai Maret 2024,” tuturnya.

“Namun kenyataannya, tidak mungkin mendeteksi pembelian individual yang dilakukan menggunakan program makro. Kami meminta pemerintah merevisi undang-undang calo yang disahkan sekitar 50 tahun lalu,” desak Yoon Dong-hwa.